ALMULUKNEWS.COM, PIRU, – Aliansi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang tergabung dalam “Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik SBB” menggelar aksi damai di depan kantor Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (16/12/2024). Massa menuntut pertanggungjawaban Bawaslu atas dugaan praktik money politik yang terjadi menjelang dan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SBB.
Ratusan massa yang dipimpin oleh Saman Amirudin Patty, sebagai Jenderal Lapangan, menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka menilai Bawaslu gagal memastikan Pemilu berjalan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).
Saman menuntut profesionalitas Bawaslu SBB, dalam menangani kasus-kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat, tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, aksi ini bukan untuk memecah belah masyarakat, melainkan demi memperjuangkan keadilan dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang bersih dan damai. “Kami menuntut Bawaslu bekerja profesional, adil, dan jujur. Jangan ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon,” tegas Saman.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus oleh Gakkumdu, khususnya terkait penunjukan Koordinator yang dinilai tidak sesuai prosedur. Saman meminta Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengevaluasi Kejaksaan Negeri Piru, terutama posisi Kasi Pidsus yang menjadi Koordinator Gakkumdu.
Dalam aksi ini, Saman membacakakn lima tuntutan yang kemudian diserahkan kepada Gakkumdu SBB.
Mendesak Bawaslu dan Gakkumdu untuk tidak membuat multitafsir dalam kasus dugaan money politik oleh Paslon Nomor 2, Asri Arman dan Silfinus Kainama. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebutkan saksi dalam laporan dugaan money politik. Mendorong kasus ini ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk segera disidangkan. Meminta evaluasi terhadap Kasi Pidsus Kejari Piru sebagai Koordinator Gakkumdu, karena dianggap melanggar prosedur. Mengancam menggerakkan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak diakomodir, hingga menduduki kantor Bawaslu dan Gakkumdu.
Koordinator Gakkumdu SBB, Roy Aulele, secara resmi menerima tuntutan demonstran, dan berjanji akan mengkaji lebih lanjut. Namun, massa memberikan ultimatum bahwa jika tidak ada tindak lanjut, mereka akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dan mengambil langkah tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Kami tidak segan-segan melanggar aturan demi menegakkan keadilan. Money politik tidak boleh dibiarkan menghancurkan demokrasi di Bumi Saka Mese Nusa,” ancam massa aksi sebelum membubarkan diri.
Aksi ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas di Kabupaten Seram Bagian Barat. (AK)